Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan penuh tidak serta-merta berakhir. Belanda, mantan penjajah, masih berusaha menguasai Indonesia dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Perlawanan baik melalui jalur militer maupun diplomasi menjadi jalan yang ditempuh. Kedaulatan Republik Indonesia akhirnya diperoleh melalui upaya diplomasi Konferensi Meja Bundar (KMB).
Meskipun Indonesia telah merdeka, tantangan baru muncul dalam bentuk hutang yang menumpuk. Agresi militer Belanda terus berlanjut, melanggar perjanjian yang telah disepakati. Salah satunya adalah Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 yang tidak dihormati oleh Belanda. Pada 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat dengan perjanjian tersebut, termasuk pengakuan de facto terhadap Indonesia. Ini menjadi awal dari Agresi Militer Belanda yang berhenti setelah desakan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan damai pada 5 Desember 1947.
Pada 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda berunding dan mencapai Perjanjian Renville. Namun, Belanda kembali melanggar perjanjian dan melancarkan Agresi Militer. Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Hatta ditangkap, memaksa Republik Indonesia membentuk pemerintahan darurat. Tindakan ini memicu kemarahan dunia dan melahirkan Perjanjian Roem-Royen. Kelakuan Belanda yang terus melanggar perjanjian dan melakukan agresi militer membuat dunia internasional mengutuknya, dan pada 17 April 1949, PBB memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda.
Menuju Konferensi Meja Bundar
Perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan perjanjian Renville, tetapi masalah utang dan Irian Barat masih menjadi kendala. Indonesia menolak menanggung utang pemerintah kolonial Hindia Belanda, sementara Belanda enggan mengakui kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Pada 29 Oktober 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) disahkan dan ditandatangani, mengakui kedaulatan Indonesia dan membahas pembagian hutang serta nasib Irian Barat.
Peserta dan Perdebatan di Konferensi Meja Bundar
KMB, yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, melibatkan delegasi Indonesia, BFO, dan Belanda. Muhammad Hatta memimpin delegasi Indonesia, sementara BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Belanda diwakili oleh Johanes Van Marsheaven. Puncak perdebatan terjadi seputar pengakuan kedaulatan, status Irian Barat, dan tanggung jawab atas utang. Persoalan ini sulit mencapai kata sepakat, tetapi akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di akhir tahun 1949.
Dampak dan Lanjutan Pasca Konferensi Meja Bundar
Setelah KMB, terjadi perombakan struktur ketatanegaraan. Republik Federal Indonesia (Ris) lahir sebagai negara federal dengan Soekarno sebagai presiden. Ris menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda, dengan penyerahan Irian Barat yang dilaksanakan satu tahun setelah KMB. Namun, pengakuan kedaulatan ini tidak datang tanpa harga. Hutang sebesar 4,3 miliar gulden harus ditanggung oleh Indonesia.
Kesimpulan: Sebuah Pengakuan dengan Konsekuensi
Konferensi Meja Bundar adalah tonggak sejarah dalam perjuangan Indonesia meraih kedaulatan penuh. Meskipun mendapatkan pengakuan dari Belanda, harga yang dibayar oleh Indonesia sangat tinggi. Utang yang ditanggung dan persoalan Irian Barat menjadi konsekuensi dari perundingan tersebut. Sejarah KMB mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak selalu datang tanpa kompromi dan pengorbanan.
